CIAMIS,kondusif.inewsciamis.com/,- Pengelolaan hutan konservasi di Kabupaten Ciamis kini tengah menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Ciamis menilai, tata kelola kebijakan yang dijalankan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengalami persoalan serius, terutama akibat minimnya integrasi dengan arah pembangunan daerah.
Ketidakselarasan ini dituding sebagai pangkal timbulnya ketegangan sosial.
Bukannya hadir sebagai solusi ekologis, kebijakan konservasi saat ini justru dianggap menciptakan jarak dengan kebutuhan riil masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Menolak Konservasi “Menara Gading”
Dalam kajiannya, GMNI menilai pendekatan BKSDA masih terjebak dalam pola eksklusif dan elitis.
Kawasan hutan diposisikan sebagai ruang tertutup yang steril dari aktivitas warga.
Dampaknya, masyarakat yang secara historis dan sosiologis memiliki keterikatan dengan hutan justru terpinggirkan dari akses sumber daya alam.
”Rakyat sering kali diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai subjek utama dalam menjaga keberlanjutan hutan,” ungkap GMNI dalam pernyataan tertulisnya.
Kondisi ini kian diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tubuh BKSDA.
Dengan wilayah kerja yang luas namun jumlah personel yang minim, pengawasan di lapangan menjadi lemah.
Alhasil, kebijakan yang diambil cenderung bersifat administratif dan reaktif, alih-alih bersifat partisipatif dan solutif.
Mendesak Kolaborasi dan Keadilan
GMNI melihat ada kegagalan mendasar dalam penerapan model konservasi kolaboratif.
Hingga saat ini, masyarakat belum dilibatkan secara sistematis sebagai mitra, misalnya melalui skema community ranger.
Padahal, pelibatan warga lokal dianggap strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.
Dari perspektif organisasi mahasiswa ini, terdapat kontradiksi mencolok antara tujuan konservasi dengan prinsip keadilan sosial.
Mereka menegaskan bahwa hutan sebagai kekayaan nasional seharusnya dikelola demi kemakmuran rakyat, bukan menjadi ruang eksklusif yang memutus urat nadi kehidupan warga.
Lima Butir Sikap GMNI Ciamis
1. Sinkronisasi Kebijakan: Mendesak BKSDA dan Pemerintah Kabupaten Ciamis agar menyelaraskan agenda konservasi dengan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Konservasi Inklusif: Menolak pendekatan yang eksklusif dan mendorong transformasi menuju pengelolaan hutan berbasis rakyat.
3. Penguatan SDM: Mendorong BKSDA untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pemenuhan SDM yang memadai dan profesional.
4. Model Kolaboratif: Mendesak penerapan skema community ranger dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif.
5. Keseimbangan Simultan: Menegaskan bahwa perlindungan hutan dan kesejahteraan rakyat harus berjalan beriringan dan berkeadilan.
GMNI juga memperingatkan bahwa tanpa perubahan paradigma, kegagalan menjaga hutan hanya akan memperdalam jurang ketimpangan sosial.
Negara diharapkan hadir bukan sekadar sebagai penjaga hutan, melainkan sebagai penjamin keadilan bagi rakyat yang hidup di sekitarnya.
