Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/,- WFH Jumat di Ciamis, Istana mulai mengencangkan ikat pinggang secara drastis. Di tengah karut-marut geopolitik global yang mengancam pasokan energi, Pemerintah Pusat resmi meluncurkan paket kebijakan “Transformasi Budaya Kerja Nasional”. Intinya: negara ingin aparatnya lebih hemat, produktif, dan melek digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langkah ini pada Selasa, 31 Maret 2026.
Airlangga didampingi gerbong menteri strategis, mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
”Sebagai langkah adaptif dan preventif, pemerintah menetapkan transformasi budaya kerja yang lebih efisien dan berbasis digital,” tegas Airlangga.
Target Rp65 Triliun
Poin utama yang menyedot perhatian adalah kewajiban bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026.
Langkah ini bukan tanpa hitung-hitungan. Pemerintah mengincar penghematan APBN hingga Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta potensi penghematan belanja BBM masyarakat mencapai Rp59 triliun.
Tak hanya WFH, Jakarta juga memangkas penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.
“Gunakan transportasi publik semaksimal mungkin,” tambah Airlangga.
WFH Jumat di Ciamis
Gelombang instruksi dari Jakarta itu langsung mendarat di meja Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Ditemui usai kegiatan di Islamic Center Ciamis, Rabu, (1/4/2026), Herdiat menyatakan tengah mengkaji ulang pola kerja ASN di wilayahnya.
Herdiat tak ingin gegabah langsung mengunci semua kantor di hari Jumat.
Ia menawarkan opsi jalan tengah: WFH total atau tetap masuk kantor namun wajib menggunakan angkutan umum atau sepeda.
”Kita kaji dulu, apakah WFH atau tetap bekerja seperti biasa tapi menggunakan angkutan umum pada hari tertentu,” ujar Herdiat.
Baginya, esensi kebijakan ini adalah penghematan BBM tanpa melumpuhkan urusan rakyat.
“Intinya, kita tidak boleh mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” katanya dengan nada lugas.
Sanksi bagi yang ‘Bandel’
Bagi Herdiat, kebijakan efisiensi ini bukan sekadar imbauan manis. Ia memberi sinyal akan ada sanksi bagi ASN yang membandel.
“Mau tidak mau harus dilaksanakan. Ada risikonya kalau melanggar perintah. Jika sudah sepakat pakai kendaraan umum tapi memaksa pakai kendaraan pribadi, tentu ada konsekuensinya,” tegas Bupati.
Untuk menjaga stabilitas stok energi di wilayahnya, Pemkab Ciamis juga terus berkoordinasi dengan Pertamina wilayah Tasikmalaya.
Herdiat mengklaim, sejauh ini pasokan BBM dan gas di “Kota Galuh” masih aman terkendali tanpa ada lonjakan harga yang signifikan.
Transisi Energi Nasional
Di level nasional, penghematan ini juga akan didukung dengan penerapan kebijakan B50 pada 1 Juli 2026 mendatang yang diproyeksikan menghemat devisa Rp48 triliun.
Selain itu, pembelian BBM subsidi akan diperketat melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas konsumsi 50 liter per kendaraan.
Kini, ribuan ASN di Ciamis dan seluruh Indonesia tinggal menunggu evaluasi dua bulan ke depan.
Apakah transformasi ini benar-benar mampu menyelamatkan APBN, atau sekadar menjadi wacana yang macet di tengah jalan?
