Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/,- WFH Jumat, Istana mulai mengencangkan ikat pinggang. Di tengah karut-marut geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi, pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan “Transformasi Budaya Kerja Nasional”. Intinya: negara ingin rakyat dan aparatnya lebih hemat, produktif, dan melek digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langkah drastis ini usai rapat koordinasi melalui konferensi video pada Selasa, 31 Maret 2026.
Airlangga tidak sendirian; ia didampingi gerbong menteri strategis, mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
”Sebagai langkah adaptif dan preventif, pemerintah menetapkan transformasi budaya kerja yang lebih efisien dan berbasis digital,” kata Airlangga.
WFH Jumat Berlaku Mulai April
Satu poin yang paling menyedot perhatian adalah kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mulai 1 April 2026, para abdi negara di pusat maupun daerah wajib bekerja dari rumah setiap hari Jumat.
Namun, kebijakan ini bukan berarti libur. Pemerintah justru mendorong transformasi tata kelola digital.
Alih-alih membakar bensin ke kantor, ASN diminta memaksimalkan koordinasi via layar.
Tak hanya itu, pemerintah memangkas penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. “Gunakan transportasi publik semaksimal mungkin,” tegas Airlangga.
Dapur birokrasi pun tak luput dari efisiensi. Anggaran perjalanan dinas dalam negeri dipotong 50 persen, sementara perjalanan ke luar negeri dipangkas habis hingga 70 persen.
Dana-dana “plesiran” birokrasi ini nantinya bakal dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, termasuk pemulihan pascabencana di Sumatra.
Sektor Swasta dan Sekolah
Bagaimana dengan sektor swasta? Pemerintah tidak mewajibkan, namun “merayu” pengusaha untuk mengikuti jejak serupa melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Tentu saja, kebijakan ini dikecualikan bagi sektor vital seperti kesehatan, keamanan, logistik, dan industri manufaktur.
Dunia pendidikan pun bersiap. Jika sekolah dasar hingga menengah tetap tatap muka, mahasiswa semester empat ke atas mulai diatur melalui kebijakan luring-daring oleh kementerian terkait.
Sementara itu, untuk urusan hobi dan prestasi, Airlangga memastikan ajang olahraga tetap melaju tanpa hambatan.
Mengejar Mandiri Energi
Di balik urusan absen kantor, ada angka besar yang diincar pemerintah: Rp6,2 triliun.
Itulah potensi penghematan APBN dari kompensasi BBM jika ASN tertib WFH.
Bahkan, total belanja BBM masyarakat diproyeksikan bisa hemat hingga Rp59 triliun.
Senjata utama lainnya adalah peluncuran B50 pada 1 Juli 2026 mendatang.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berambisi memangkas konsumsi BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter.
“Pertamina sudah siap melakukan blending,” ujar Airlangga.
Targetnya jelas, penghematan devisa senilai Rp48 triliun.
Tak berhenti di situ, pemerintah kian memperketat keran subsidi.
Pembelian BBM bersubsidi kini wajib menggunakan barcode MyPertamina dengan jatah maksimal 50 liter per kendaraan.
Namun, angkutan umum masih mendapat pengecualian.
Efisiensi untuk Rakyat
Langkah “bersih-bersih” anggaran ini diperkirakan mampu mengamankan dana antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Selain untuk stabilitas fiskal, pemerintah juga memastikan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan lima hari seminggu dengan mengandalkan bahan pangan segar (fresh food).
Menutup pengumumannya, Airlangga menegaskan bahwa rangkaian kebijakan ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa.
Pemerintah akan melakukan evaluasi total dalam dua bulan ke depan untuk melihat apakah transformasi ini benar-benar berjalan atau sekadar macet di atas kertas.
”Kami mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” pungkasnya.
